Berita Terkini
Home » Info Publik

Info Publik

  • Tabulasi Pelayanan Informasi
  • S.O.P Pelayanan Informasi
  • Formulir PPID
  •  

  • DAFTAR INFORMASI PUBLIK KPU KOTA BINJAI
  1. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai  Tahun  2015-2019 (Tautan/Link)
  2. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2017 (Tautan/Link)
  3. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2017 (Tautan/Link)
  4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP) Komisi Pemilihan Ummum Kota Binjai Tahun 2015 (Tautan/Link)
  5. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2018 (Tautan/Link)
  6. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2018 (Tautan/Link)
  7. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2017 (Tautan/Link)
  8. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2017 (Tautan/Link)
  9. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2016 (Tautan/Link)
  10. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2016 (Tautan/Link)
Dalam rangka mendukung pelayanan informasi pada PPID di Lingkungan KPU, KPU telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bagi KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pengaktifan E-PPID Online, menindak lanjuti hal tersebut berikut terlampir petunjuk manual E-PPID sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi tersebut.

  • Formulir [klik disini]
  • Form Keberatan [klik disini]
  • Surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi [klik disini]
  • Form pemberitahuan tertulis [klik disini]

Regulasi PPID

REGULASI TERKAIT DENGAN MENDAPAT INFORMASI PUBLIK

  1. uu no.14 tahun 2013 [keterbukaan informasi ] [klik disini]
  2. PKPU no.1 thn 2015 tentang pengelolaan informasi publik dilingkungan KPU RI [klik disini]
  3. Keputusan KPU no.88 tahun 2015 tentang standar operasional dan pelayanan informasi Publik [klik disini]
  4. Keputusan KPU no.87 thn 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU RI [klik disini]
  5. Kep KPU no.156 tahun 2015 tentang  bentuk dan format formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi  dilembaga KPU RI [klik disini]

Tujuan Undang-Undang ini bertujuan untuk :

  1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
  6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pengecualian

Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah:

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
  • memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  • informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

 

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
besaran huruf
Kontras