Binjai, kota-binjai.kpu.go.id - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bersama Komisi Pemilihan Umum yang disaksikan Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, Kamis (17/1) pagi. Ini dilakukan Disdukcapil agar pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang jatuh pada April mendatang berjalan sukses. Sebab, semua warga negara Indonesia memiliki hak pilih. Dengan catatan, mereka yang mau memilih harus sudah mengantongi KTP El. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Binjai, Taufiq Bahagia, dari seribuan wargabinaan yang mendekam di Lapas, sedikitnya 525 tercatat sebagai warga Kota Rambutan. "Hasil verifikasi kami, yang dapat direkam hari ini ada 82 orang warga Binjai," ujar Taufiq. Menurut dia, 82 wargabinaan yang melakukan perekaman KTP El ini tidak dapat langsung mendapatkan identitas mereka. Sebab, kata Taufiq, pihaknya masih mengalami sejumlah kendala. Karenanya, Taufiq akan melakukan konsolidasi dulu kepada pemerintah pusat. "Kalau memang apa, Suket (Surat Keterangan, red) sudah berlaku (untuk memilih)," sambung Taufiq. Dari seribuan lebih yang mendekam di Lapas Binjai, kata Taufiq, ada 1.160 wargabinaan tercatat warga Sumut. Kata Taufiq, 1.160 ini wargabinaan yang berdomisili di Sumut. "Itu merupakan data dari Lapas yang diserahkan kepada kami (Disdukcapil). Beberapa hari ini selesai verifikasi. Target kita memang direkam semua wargabinaan yang di Lapas ini," beber Taufiq. Perekaman KTP El yang dilakukan Disdukcapil Kota Binjai merupakan kali kedua. Sebelumnya dilakukan pada April 2018 lalu. Perekaman yang dilakukan ini serentak di seluruh Lapas Indonesia. Mereka menjalankan seruan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijalankan sejak Kamis (17/1) hingga Sabtu (18/1) mendatang. Pantauan Kadisdukcapil bersama Ketua KPU dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Klas II A Binjai Dekki Susanto menyaksikan video conference. Mereka mendengarkan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam video conference tersebut. Sementara, Ketua KPU Binjai, Zulfan Efendi mengapresiasi langkah yang dilakukan Disdukcapil melakukan perekaman KTP El terhadap wargabinaan di Lapas. Tujuannya, demi menyukseskan Pemilu 2019 sebagaimana yang ditargetkan KPU Binjai sebesar 77,5 persen partisipasi pemilih. "Kita apresiasi atas perekaman KTP El ini agar wargabinaan yang belum mempunyai KTP El dan melakukan perekaman ini, mereka bisa menggunakan hak pilihnya saat Pemilu serentak 2019 nanti. Ini juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwasanya, warga negara Indonesia yang punya hak pilih memiliki identitas kependudukan," kata mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Binjai ini. Jelang pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang ini, KPU Kota Binjai terus melakukan perencanaan. Seperti perkiraan jumlah TPS dan Daftar Pemilih Tetap untuk wargabinaan di Lapas. Menurut Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Binjai, Abdulah Arkam, perekaman KTP El yang dilakukan ini tidak akan merubah jumlah DPT yang ada di Lapas. Sebab, kata dia, DPT Hasil Perbaikan Kedua sudah ditetapkan. Yakni, ada 525 pemilih. Namun begitu, kata Arkam, terdapat data ada 109 wargabinaan yang sudah masuk DPTHP II tapi belum mendapat Nomor Induk Kependudukan. Artinya, mereka sudah terdaftar di DPTHP II tapi belum memiliki identitas. Karenanya, kata dia, perekaman KTP El ini dilakukan selain menindaklanjuti arahan dari Kemendagri dan Kemenkumham. "Tidak muncul NIK mereka (109 wargabinaan), ini diketahui hasil koordinasi tanggal 8 kemarin. Perkiraan kami sudah terdata, masuk ke DPT tapi di TPS lain. Pemilih di Lapas untuk Dapil I saja, Binjai Kota dan Binjai Barat. Ada 2 TPS nanti untuk (Pileg) Binjai dan diperkirakan ada 5 TPS luar Binjai (warga yang berdomisili bukan Binjai)," tandasnya. (redHumasKPUKotaBinjai)
